DPR Apresiasi Kesiapan Bali Hadapi UN
Komisi X DPR RI mengapresiasi kesiapan Provinsi Bali menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang akan digelar 13-15 April 2015. Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunspek Komisi X Ridwan Hisyam usai meninjau dan berdialog langsung ke SMA 5 dan SMK 2 Denpasar serta berdialog dengan Jajaran Pemprov Bali termasuk Kadikbud serta Panitia UN Bali, Rabu (8/4) sore.
Kesiapan tersebut menurut Kepala Dinas Pendidikan Bali Tia Kusumawardani, menjelang UN telah dilakukan pemetaan dan sebelumnya sekolah-sekolah telah diadakan Ujian Pemantapan. Sedangkan distribusi soal UN pada Jumat (10/4) disampaikan dinas ke Rayon-rayon, sehingga pada hari H dijamin telah sampai ke semua sekolah.
Mengenai pengaman soal-soal UN, pada saat distribusi dikawal polisi dan di SMA 5 yang menampung soal lima sekolah disimpan di ruang yang dijaga petugas dilengkapi dengan CCTV.
Ketua Tim Ridwan Hisyam menyambut baik kesiapan ini termasuk distribuis soal sebab wilayah Bali yang terdiri 9 kota/kabupaten relatif mudah dijangkau. Sehubungan kebijakan bahwa UN tidak menjadi satu2nya syarat kelulusan ia menyatakan sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat.
" Saya kira tidak memengaruhi psikologis siswa. Laporan yang diterima justru siswa tetap semangat apalagi sekolah diberi ' kekuasaan' sehingga lebih bertanggung jawab" tegasnya.
Kepala Sekolah SMA 5 Denpasar Nyoman Winata mengatakan sebelum UN para orang diundang untuk diberi pengarahan agar putranya tetap bersemangat. Mereka diminta tetap bisa mempertahankan prestasi sekolah ini yang bisa lulus 100 persen dan sebanyak 60 persennya masuk PTN dan 40 persennya masuk PTS.
" Saya mengapresiasi SMA 5 yang 4 tahun berturut-turut mempertahankan prestasi SMA baik dengan penghargaan tertinggi Adiwiyata Mandiri" ucap anggota tim Ismayatun.
Ridwan Hisyam menambahkan, UN kali ini akan menjadi ujian kejujuran sebab pengawasannya tidak seketat sebelumnya hanya dari rayon yang ditugaskan secara silang. Selain itu sekolah tidak lagi kejar target dengan janji promosi jabatan. " Kalau masih ada target- target maka akan terjadi kecurangan. Target untuk meningkatkan prestasi boleh , tapi kalau untuk promosi jabatan diwarnai kecurangan, jangan terjadi lagi," ungkap Ridwan menegaskan. (mp)